JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh lintas agama pada Minggu (27/1/2013) kemarin hadir di gedung Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC), Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran mereka untuk memberikan pernyataan terkait kerusuhan Sumbawa yang terjadi beberapa waktu yang lalu.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya Din Syamsudin (Ketua Umum PP Muhammadiyah), Mayjend (Purn) Nyoman Suwisma (Ketua Umum Parisada Hindu), Romo Benny Susetyo (Sekretaris Komisi Hak KWI) dan WS Wawan Wiratma (Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu).
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan bahwa tindakan-tindakan kekerasan akan terus terjadi apabila aktor intelektual yang menjadi dalang kerusuhan tidak pernah berhasil ditangkap. "Kalau aktor intelektual tidak pernah ditangkap, maka kejadian seperti ini akan terus terulang," kata Din.
Sementara itu, Mayjend (Purn) Nyoman Suwisma yang merupakan Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia mengatakan bahwa sejak reformasi muncul, masyarakat Indonesia sudah tidak pernah lagi mengedepankan musyawarah mufakat dan hal itu salah satu penyebab mengapa kekerasan mudah terjadi di tengah masyarakat.
Menurutnya, masyarakat senang menggunakan sistem voting yang sesungguhnya tidak sesuai dan bukan milik orang Indonesia. "Tidak ada celah kekerasan harus terjadi di antara kita. Bangsa Indonesia ada karena perbedaan dan perbedaan adalah keniscayaan yang harus dilestarikan. Reformasi menghilangkan musyawarah mufakat, sekarang tidak ada lagi musyawarah mufakat, selalu mengedepankan voting, padahal voting itu sebenarnya milik orang liberal," kata Nyoman.
Sedangkan menurut Romo Benny Susetyo yang mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), pihaknya menyesali kekerasan dengan latar belakang SARA berlangsung berulang-ulang dan pemerintah tidak mampu mengatasinya.
Dia mengatakan, pemuka agama hanya dapat menasihati dan tidak memiliki wewenang hukum. Untuk itulah tindakan hukum yang tegas harusnya bisa dilakukan pemerintah melalui kepolisian.
"Menyesalkan kekerasan terjadi berulang-ulang dan seolah-olah pemerintah tidak mampu mengatasi kekerasan tersebut. Dengan tidak menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku kekerasan, maka artinya pemerintah ikut membiarkan kekerasan terjadi. Tokoh agama hanya dapat menasihati, tidak punya wewenang hukum. Dan apabila masuk ke ranah hukum, itu menjadi wewenang polisi," sesal Benny.
Lebih lanjut, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu, Wawan Wiratma, yang juga hadir dalam acara tersebut menyarankan masyarakat tidak boleh mengkaitkan perilaku individu dengan hal-hal yang berkaitan dengan sentimen SARA serta hendaknya tidak memberikan dan terpengaruh komentar-komentar bersifat provokatif.
"Janganlah kita mengkaitkan perilaku seseorang dengan hal-hal yang berkaitan dengan sentimen suku, agama, dan ras serta redam komentar-komentar yang bersifat provokatif," saran Wawan.
Seperti diketahui, kerusuhan sempat terjadi di Kabupaten Sumbawa Besar, Sumbawa, NTB, pada akhir pekan lalu. Kerusuhan bermula dari beredarnya isu jika penyebab kematian seorang mahasiswi warga lokal akibat mengalami penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan seorang oknum anggota kepolisian dan juga pacar korban, yang berasal dari Bali.
Anda sedang membaca artikel tentang
Tokoh Lintas Agama Menyesali Kerusuhan Sumbawa
Dengan url
http://software-solutionsmart.blogspot.com/2013/01/tokoh-lintas-agama-menyesali-kerusuhan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Tokoh Lintas Agama Menyesali Kerusuhan Sumbawa
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Tokoh Lintas Agama Menyesali Kerusuhan Sumbawa
sebagai sumbernya
0 komentar:
Post a Comment