KOMPAS.com - Tak banyak yang menyangka, Susilo Bambang Yudhoyono akan turun memimpin langsung penataan Partai Demokrat. Pengambilalihan kekuasaan secara halus itu ditempuh karena opsi mencopot Ketua Umum Anas Urbaningrum lewat kongres luar biasa bakal membuat partai terbelah.
Meski tidak lewat jalur KLB, pengambilalihan wewenang ketua umum secara halus ini tetap membuat banyak kalangan terkejut. SBY yang dinilai tertib aturan ternyata berani menempuh tindakan yang sangat terbuka untuk ditafsirkan sebagai langkah inkonstitusional.
Sejumlah petinggi Demokrat menyatakan, tindakan SBY merupakan wujud sikap sayangnya kepada Demokrat. Isu korupsi yang menimpa mantan Bendahara Umum M Nazaruddin, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Angelina Sondakh, dan Anas dua tahun terakhir memberikan kontribusi bagi turunnya elektabilitas Demokrat.
Namun, langkah SBY yang turun tangan langsung memperbaiki Demokrat membuat dirinya seperti turun level. ”Selama ini, SBY berada di atas faksi-faksi yang berkonflik di Demokrat. Setelah menyatakan perangkat partai bertanggung jawab kepada majelis tinggi, SBY jadi salah satu faksi yang berkonflik. SBY tidak lagi jadi sosok yang dapat menyatukan faksi-faksi,” kata pengamat dari Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Ingar-bingar ini tak berhenti di Demokrat. Istana yang merupakan representasi pusat kekuasaan negara, dan seharusnya tak memiliki hubungan dengan Demokrat, juga terseret-seret. Meski dibantah, staf di lingkungan Istana disebut-sebut terlibat membocorkan dokumen KPK yang menyebutkan Anas sebagai tersangka.
Dalam konteks situasi setelah pengambilalihan kekuasaan Demokrat, status hukum Anas adalah kunci dan mendapat legitimasi kuat. Hal sebaliknya akan terjadi jika Anas tak juga ditetapkan sebagai tersangka.
Langkah SBY memimpin langsung penataan juga dikritik banyak pihak karena mengesampingkan tugas sebagai presiden. SBY menggelar konferensi pers di luar negeri dan mengirim pesan singkat dari Arab Saudi soal kondisi Demokrat.
KPK pun seperti terseret dalam pusaran dinamika Demokrat. Gara-gara foto dokumen surat perintah penyidikan yang menyebutkan Anas sebagai tersangka beredar, KPK kalang kabut. Investigasi dilakukan untuk mencari pembocor di KPK.
Dengan dampak Istana terseret, SBY dikecam, dan KPK bentuk tim investigasi, muncul pertanyaan: apa yang ingin dituju SBY? Mengapa penyelamatan yang dapat ditafsirkan inkonstitusional dan menimbulkan ingar-bingar itu ditempuh?
Proses terdekat penentuan calon anggota legislatif Demokrat mungkin menjadi jawabannya. SBY dan orang-orangnya berkepentingan. Padahal, hanya DPP, dalam hal ini Anas, secara resmi menentukan caleg.
Yunarto mengungkapkan, secara teoretis, penentuan caleg merupakan salah satu faktor pemicu konflik. Dalam kerangka waktu lebih panjang, penentuan caleg bakal menentukan wajah Demokrat pada masa depan.
Persoalan caleg memang tak sekadar persoalan Pemilu 2014. Siapa yang menjadi caleg akan menentukan kelompok mana yang akan dominan di Demokrat. Faksi Demokrat dengan caleg terpilih terbanyak akan menguasai Demokrat. Hal ini penting bagi SBY karena pasca-Pemilu 2014, SBY tidak lagi menjadi presiden. Rasa aman perlu dijaga.
Berita terkait dapat dibaca dalam topik:
Kemelut Demokrat
