KOMPAS.com - Selama bulan November 2012, selasar di depan ruang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat selalu penuh dengan para wartawan. Kerumunan wartawan di depan Ruang BK yang biasanya sepi ini terjadi karena "kehebohan" yang terjadi di gedung Dewan. Kehebohan yang dipicu dari "sengatan" Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.
Dahlan bikin repot DPR saat melontarkan bahwa ada dugaan pemerasan oleh oknum wakil rakyat terhadap sejumlah BUMN, yaitu PT PAL, PT Garam, PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Ia juga melaporkan sejumlah anggota Dewan ke Badan Kehormatan.
Tak tanggung-tanggung, hampir semua anggota Dewan yang dilaporkan Dahlan berasal dari partai besar. Awalnya, Dahlan hanya mengadukan dua orang yakni Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar Idris Laena dan Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Sumaryoto. Laena dituding melakukan upaya meminta jatah kepada direksi PT PAL dan PT Garam terkait penyertaan modal negara (PMN) yang hingga kini belum cair. Sementara, Sumaryoto dituduh Dahlan melakukan pemerasan terhadap direksi PT MNA.
Setelah dua nama itu dilaporkan, Dahlan kemudian menyertakan lima nama lagi yang menurutnya sudah berupaya meminya jatah ke direksi Merpati. Kelimanya yakni Wakil Ketua Komisi XI Zulkieflimansyah (Fraksi PKS) dan empat Anggota Komisi XI lain yakni Achsanul Qosasi, Andi Timo Pangerang, Linda Megawati (Fraksi Partai Demokrat), M Ichlas El Qudsi (Fraksi PAN), dan I Gusti Agung Ray Wijaya (Fraksi PDI Perjuangan). Seluruh anggota Dewan ini ditengarai melakukan upaya pemerasan ke direksi Merpati.
Boomerang bagi Dahlan
Aksi Dahlan ini pun tak ayal membuat para politisi Senayan panas. Mereka mulai menyerang Dahlan. Politisi-politisi yang diadukan Dahlan kemudian satu per satu membuat jumpa pers dan menyanggah semua tudingan Dahlan. Andi Timo Pangerang bahkan harus menitikkan air mata ketika dituduhkan melakukan pemerasan. Andi Timo mengaku tidak ikut dalam pertemuan dengan direksi Merpati tanggal 1 Oktober 2012 di Ruang Pimpinan Komisi XI yang ditengarai Dahlan sebagai upaya meminta jatah. M Ichlas juga menyatakan hal yang sama. Ia tidak berada di dalam pertemuan itu. Dua orang membantah, Dahlan kemudian meralat ucapannya. Dahlan mengakui kesalahannya dalam mengidentifikasi orang lain. Andi Timo, dikiranya adalah seorang laki-laki.
Kekeliruan Dahlan dalam melaporkan nama anggota Dewan peminta jatah menjadi sasaran empuk bagi para anggota dewan untuk kembali menyerang dahlan. Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Tjahjo Kumolo mengakui bahwa aksi sang menteri itu menimbulkan kegaduhan politik menjelang akhir tahun. Para anggota Dewan mulai meragukan kredibilitas Dahlan. Aksi Dahlan ini dinilai hanya untuk mencari panggung politik lantaran tidak melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu bahkan mengungkapkan aksi Dahlan bisa saja membahayakan BUMN karena sudah menarik urusan ini ke ranah politik. “BUMN itu profesional hitam putih. Kalau BUMN ditarik ke politik maka itu jadi wilayah abu-abu, ini bahaya sekali. Hentikan dan selesaikan kasus ini jangan tarik BUMN ke dunia politik karena akan merusak BUMN itu,” ucap Said Didu beberapa waktu lalu.
Setelah sempat keliru, Dahlan kemudian menyerahkan lagi dua nama baru yakni Muhammad Hatta (F-PAN) dan Saidi Butar-butar (F-Partai Demokrat). Sialnya, Dahlan kembali mengulang kesalahannya. Hatta juga membantah dirinya ikut dalam pertemuan 1 Oktober. Dengan percaya diri, Hatta memenuhi panggilan Badan Kehormatan sambil membawa sejumlah bukti foto yang menunjukkan bahwa di tanggal itu ia sedang melakukan seminar di Klaten, Jawa Tengah. Hatta pun mengancam akan segera melaporkan Dahlan ke aparat kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Saidi Butar-butar yang tiba-tiba disebut Dahlan pun tampak bingung saat dipanggil BK untuk menjelaskan soal pertemuan dengan direksi Merpati. Saidi mengaku hanya duduk di dalam ruangan tanpa ikut dalam perbincangan dengan direksi Merpati. “Saya sudah malu sama anak-cucu, saya bahkan nyaris dikeluarkan dari marga saya,” ucap Saidi.
Malang bagi Dahlan. Celotehnya yang berniat baik justru menimbulkan kegaduhan di parlemen. Dahlan tidak hanya diserang oleh para politisi yang dilaporkannya tetapi juga Anggota BK dari F-PAN, Alimin Abdullah. Alimin bahkan sempat emosi pada saat BK memanggil Dahlan untuk kedua kalinya. Ketika itu, BK meminta Dahlan menambah nama-nama anggota dewan yang dianggap memeras. Pasalnya, ke media massa, Dahlan mengumbar ada 10 anggota DPR yang meminta jatah.
Dahlan bersikeras tidak memberikan nama tambahan lagi. Alimin pun menuduh Dahlan punya masalah daya ingat. “Kalau perlu, dia harus diperiksa kesehatannya. Ini karena pernyataannya yang tidak konsisten mungkin saja lupa. Di tempat asal saya, kalau sudah begini sudah harus diperiksa kesehatannya,” ujar Alimin.
Serangan balik terhadap Dahlan tidak hanya berhenti di situ. Rapat Komisi VII dan Komisi XI DPR pun menjadi “arena pertarungan” Dahlan melawan anggota DPR. Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon pun berang terhadap Dahlan karena dianggap Dahlan berkelit dari masalah inefisiensi PLN Rp 37,6 triliun yang terjadi pada masa kepemimpinannya. Dahlan juga sudah dua kali tidak memenuhi panggilan Komisi VII, padahal saat dipanggil BK, Dahlan selalu hadir.
Pada rapat kerja dengan Komisi XI, Dahlan juga kembali jadi bulan-bulanan. Di komisi itu, banyak anggota yang dilaporkan Dahlan. Meski banyak diserang, Dahlan tak merasa tersudutkan. Senyuman khasnya selalu mengembang.
“Nggak, nggak apa-apa. Ikhlas saya,” ujar Dahlan selalu saat ditanya soal tudingan negatif yang dilontarkan anggota dewan terhadap dirinya.
Dahlan juga bukan tanpa pendukung. Setidaknya Sekretaris Kabinet Dipo Alam mendukung penuh langkah Dahlan melaporkan para anggota dewan peminta jatah. Dipo juga membantah Dahlan tengah melakukan pencitraan. “Tipe pak Dahlan itu tipenya tidak menghindar, tapi menjelaskan. Dia orangnya lempeng-lempeng aja kok saya lihat. Saya percaya ini bukan pengalihan isu,” kata Dipo.
Akhir drama "kongkalikong"
Setelah selama sebulan penuh Badan Kehormatan DPR menelusuri laporan Dahlan Iskan. Seluruh direksi BUMN yang disebut Dahlan dimintakan jatah oleh anggota dewan sudah dimintai keterangan. Demikian pula dengan anggota dewan yang dituding meminta jatah. Kedua pihak itu bahkan sudah dikonfrontasi.
Pada kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Sumaryoto, BK mencatat setidaknya ada sekitar tiga kali pertemuan di luar forum resmi DPR yang dilakukan Sumaryoto seorang diri dengan direksi Merpati. Direksi Merpati mengaku saat itu dimintai jatah oleh Sumaryoto terkait penyertaan modal negara (PMN) Merpati tahun 2012 senilai Rp 200 miliar. Namun, hal ini dibantah Sumaryoto yang menuding Merpati-lah yang menjadi inisiator pertemuan-pertemuan itu.
Sementara dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan lima anggota Komisi XI pada pertemuan 1 Oktober 2012 dengan direksi Merpati juga terjadi perbedaan pandangan.
Direksi Merpati mengaku bahwa saat itu ada anggota dewan yang sempat menanyakan soal commitment fee. Ketua BK M Prakosa menjelaskan bahwa ketika itu hanya ada dua anggota dewan yang terlibat aktif berbicara dengan direksi Merpati. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PKS Zulkieflimansyah dan Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi. Kedua politisi ini berdalih bahwa pertemuan saat itu hanya menanyakan soal business plan direksi Merpati yang baru.
Sedangkan dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Idris Laena terhadap direksi PT PAL dan PT Garam, BK menemukan adanya pertemuan lebih dari 20 kali yang dilakuakn Laena dengan direksi PT PAL Indonesia dan satu kali dengan direksi PT Garam. Laena mengakui pertemuan-pertemuan itu namuan ia membantah melakukan pemerasan.
Dengan fakta-fakta ini, BK akhirnya memutuskan bahwa tidak ada satu pun anggota dewan yang melakukan pelanggaran berat. Hal ini karena BK tidak menemukan adanya transaksi yang dilakukan. Hanya ada empat orang anggota DPR yang diputuskan melanggar kode etik. Dua orang dinilai melakukan pelanggaran sedang yakni Sumaryoto dan Idris Laena. Sanksi terhadap keduanya adalah dipindahkan ke komisi lain dan dicopot dari alat kelengkapan. Sementara dua orang lain yakni Zulkieflimansyah dan Achsanul Qosasi yang dianggap melakukan pelanggaran ringan. Keduanya hanya mendapat sanksi teguran dari BK.
Bersih-bersih untuk Dahlan
Dahlan boleh menjadi sosok yang paling banyak disorot pada tahun 2012 ini. Parlemen dibuatnya gaduh. Namun, kegaduhan itu bukanlah sia-sia. Sesekali, anggota dewan juga perlu diberikan kritik. Kritik kali ini apalagi dinilai lebih manjur karena dilakukan oleh pejabat negara. Meski sudah menampar muka para politisi Senayan, setidaknya Dahlan menjadi salah seorang yang membuka rahasia umum yang terjadi selama ini, kongkalikong antara BUMN dengan DPR.
Pengamat politik dari Pol-track Institute, Hanta Yudha AR mengungkapkan bahwa gebrakan Dahlan bisa menjadi evaluasi kinerja dan kredibilitas DPR untuk mendorong pemberesan korupsi politik dengan modus permainan anggaran atau pun dengan praktek meminta jatah. Hanta juga menilai perlunya peningkatan pengawasan yang dilakukan fraksi kepada para anggotanya sehingga peluang melakukan korupsi bisa diperkecil.
Aksi Dahlan seharusnya tidak perlu, jika fraksi sudah bersikap tegas menindak para anggotanya yang dianggap melanggar etika. Persoalan etika harus dijunjung tinggi. Pelanggaran etika bisa ditindak fraksi tanpa harus menunggu proses penegakkan hukum yang cukup memakan waktu. Hasil keputusan BK atas kasus permintaan jatah ini pun harus mendapat respon positif fraksi.
“Untuk jangka pendek, fraksi atau parpol memang harus menegakkan disiplin untuk meningkatkan integritas kadernya sesuai rekomendasi BK. Untuk jangka panjang, fraksi harus mendorong penataan sitem politik untuk membereskan problem sumber penyebab korupsi politik melalui pembatasan spanding kampanye dan penataan sistem pendanaan partai ,” kata Hanta.
Selain koreksi untuk para anggota DPR, aksi Dahlan ini juga seharusnya ditindaklanjuti di internal BUMN. Dahlan mengaku bahwa yang terjadi adalah praktek kongkalikong. Praktek itu mengindikasikan bahwa adanay direksi BUMN yang masih “genit” terhadap anggoat DPR. Parlemen pun mendesak Dahlan agar lebih mengutamakan “bersih-bersih” BUMN ketimbang mengurus lembaga lain.
“Korupsi dan permainan anggaran dan penyuapan itu terjadi tidak hanya di legislatif tetapi juga eksekutif. Dahlan juga harus perbaiki internalnya,” kata Hanta.
Hal yang sama juga diungkapkan Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego. Indria mendukung agar Dahlan juga mengusut praktek kongkalikong di BUMN. Menghadapi tahun 2013, Indria memperingatkan agar Dahlan tidak membuat kegaduhan lagi mengingat sudah memasuki tahun politik. Hal ini perlu dilakukan agar program-program kabinet tidak sampai terganggu dengan kegaduhan yang terjadi.
“Presiden harus peringatkan kembali kepada menteri-menterinya untuk kembali pada fungsi Anda masing-masing. Kalau memang menteri-menteri ini mendapat rapor merah, ganti saja semua karena waktunya sudah tidak ada lagi,” kata Indria.
Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
