KOMPAS.com - Kalangan camat dan lurah di Jakarta Barat merasa terpukul saat Gubernur DKI Joko Widodo menyampaikan jawaban yang tak diharapkan. Dalam satu pertemuan di Kantor Wali Kota Jakbar pekan lalu, salah seorang camat ”mohon arahan” kepada Jokowi. Sesuai pesan gubernur, camat sudah menyiapkan sejumlah pasar sebelum menertibkan pedagang kaki lima (PKL). Apa jawab gubernur?
Gubernur mengatakan, PKL itu cuma mau masuk pasar kalau ditempatkan di lantai satu atau basement. Lokasi pasarnya pun harus strategis.
”Ya nanti kita carikan lokasi baru seperti yang mereka inginkan,” kata Jokowi ringan.
Padahal, para camat dan lurah di sana tidak menginginkan jawaban seperti itu. Mereka sebenarnya menginginkan jawaban pendek gubernur, ”Baik, apa yang bisa saya bantu.”
Pengamat perkotaan Nirwono Joga menyesalkan sikap Jokowi. ”Seharusnya gubernur membuka diri. Bukan menegasi bawahan seperti itu. Bisa kontraproduktif,” kata Nirwono.
Ia menduga, Jokowi masih dalam aura pencitraan. ”Aura seolah-olah. Seolah-olah Jokowi bla-bla-bla...,” katanya.
Dengan situasi seperti itu, Jokowi tentu saja tidak berani bersikap tegas. Oleh karena itu, Nirwono mengusulkan, Jokowi sebaiknya membekali saja para camat dan lurah dengan buku standar prosedur operasional seperti yang dimaui Jokowi.
Nirwono mengusulkan agar Jokowi menyiapkan tim antardinas untuk mendampingi para camat dan lurah saat merelokasi PKL. ”Saya belum pernah melihat langkah relokasi yang didahului dengan langkah edukasi. Langkah edukasi menyangkut kebersihan, keindahan, ketertiban, kesehatan lingkungan, pengelolaan modal, dan pelayanan kepada para pelanggan dengan waktu yang cukup,” papar Nirwono.
Jangan kasar
Saat masalah ini disampaikan kepada Wali Kota Jakbar Burhanudin, Jumat (21/12), ia menegaskan, ”Kawasan pedestrian itu dibangun bukan untuk PKL.”
Burhanudin mengaku dipanggil gubernur, Kamis, setelah ratusan PKL di Kota Tua, terutama di Taman Fatahilah, yang ditertibkan mengadu kepada Jokowi.
”Saya sampaikan kepada beliau, ’Apa yang dilakukan PKL itu melanggar Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 25 Ayat 2. Kami sudah menyiapkan sejumlah pasar untuk merelokasi mereka, tetapi mereka keberatan’,” ucap Burhanudin.
Namun, pada Pasal 25 Ayat 1 itu menyebutkan, kios PKL bisa didirikan jika gubernur mengizinkan. Contohnya, deretan kios PKL di Jalan Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, akhirnya gubernur berpesan kepada Burhanudin, ”Asal jangan main kasar.”
Sensus tahun 2012 menunjukkan, 13.924 PKL liar masih menyebar di Jakbar. Jumlah PKL liar di Kecamatan Kebon Jeruk 2.442 orang, di Tamansari 2.061 orang, di Tambora 2.243 orang, di Grogol Petamburan 1.373 orang, di Palmerah 1.410 orang, di Kalideres 1.702 orang, di Cengkareng 1.773 orang, dan di Kembangan 920 orang.
Mungkinkah Jokowi menyiapkan kios-kios di lantai dasar dan basement kepada PKL sebanyak itu? (WINDORO ADI)
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
